 |
| Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Siombolon didampingi Pengurus DPD PDIP Sumut ketika berada di lokasi pengungsian di Kabupaten Karo (Foto: istimewa) |
INDOSATU.ID - DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Tarigan, yang akan mengawal kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat di Jakarta.
Sikap itu disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Karo pada Senin (7/9/2026) lalu, yang menindaklanjuti kasus keracunan yang menimpa 269 siswa di 5 sekolah di Tanah Karo pada 13 Agustus 2026 lalu.
"Kami mendukung penuh langkah konkret Ibu Iriani Tarigan bersama DPRD Karo. Sebagai kader, beliau menjalankan instruksi partai untuk hadir memperjuangkan nasib rakyat. Pengawalan hingga ke BGN Pusat adalah bukti keselamatan generasi muda di Tanah Karo prioritas utama," tutur Ketua DPD PDIP Sumut, Drs. Rapidin Simbolon, MM, yang juga Anggota MPR/DPR-RI 2025-2029.
Delegasi DPRD Karo Temui BGN Pusat 14 September
Iriani Tarigan dijadwalkan memimpin delegasi DPRD Karo ke Kantor BGN Pusat di Jakarta pada Senin (14/9/2026). Kunjungan itu juga akan didampingi perwakilan BGN Provinsi Sumut untuk menyampaikan akar persoalan dan tuntutan warga secara langsung.
Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital, Dameria Pangaribuan, S.E., menyebut langkah ini strategis untuk memastikan ada pertanggungjawaban nyata dan berkeadilan bagi korban.
Baca Juga: Pernikahan Simbolik Manten Gethek di Bisik Serayu Festival 2026 Tegaskan Hubungan Manusia dan Alam
"Harus ada kepastian penanganan tuntas, serius, dan perlindungan maksimal hingga proses pemulihan selesai," kata Dameria, yang juga Anggota Komisi E DPRD Sumut itu.
269 Siswa 5 Sekolah Jadi Korban, Sampel Makanan Dikirim ke Jakarta
Berdasarkan data PDIP Sumut, keracunan terjadi Kamis (13/8/2026) pukul 13.00 WIB. Korban berasal dari SMAN 1 Berastagi, SMA Swasta Bersama, SMK Swasta Bersama, SMPN 3 Kabanjahe, dan SMP Swasta Bersama.
Para siswa mengalami gejala gatal, sesak napas hingga muntah setelah mengonsumsi menu dari dapur SPPG Karo Berastagi Sempajaya. Akibatnya, korban dirawat intensif di sejumlah RS di Karo.
Dinas Kesehatan Karo dalam RDP memaparkan hasil uji sampel menemukan cemaran bakteri berbahaya pada nasi, buah, dan lauk ikan.
Saat ini sampel telah dikirim ke Jakarta untuk penelitian lebih lanjut. Operasional dapur SPPG tersebut juga telah ditutup sementara.
PDIP Dorong BGN Tanggung Biaya Pengobatan & Proses Hukum
PDIP Sumut mendorong BGN menanggung seluruh biaya perawatan korban secara terpusat agar tidak membebani keluarga dan tidak bergantung pada BPJS Kesehatan.
Fraksi PDIP juga mendorong proses hukum. Anggota Komisi C DPRD Sumut, Franky Partogi Wijaya Sirait, BSc, MH, menyebut koordinasi dengan Polres Karo terus dilakukan.
"Akan diproses ke ranah hukum jika terbukti ada unsur kelalaian fatal dari penyelenggara," imbuhnya.
Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Bidang Politik, Sutrisno Pangaribuan, mengkritik keterlambatan respons.
Ia menyebut keluarga pejabat baru datang pada Jumat (11/9/2026) dan menawarkan pembiayaan pengobatan serta rujukan ke RSCM Jakarta, hampir sebulan setelah kejadian.
"Seharusnya aksi peduli itu dilakukan sejak 13 Agustus. Setelah viral baru datang bersama puluhan kamera seakan peduli. Ini sudah terlambat," tuturnya.
Kasus keracunan MBG di Karo menjadi perhatian nasional karena menyangkut keselamatan program prioritas pemerintah.
DPD PDIP Sumut memastikan akan terus mengawal hingga korban mendapat keadilan dan program MBG dievaluasi menyeluruh. (Red)
%20~2.jpg "Didukung 5 Bank, PermataBank Pimpin Sindikasi Fasilitas Kredit Rp450 Miliar")
Tidak ada komentar:
Posting Komentar