 |
| Keluarga siswa yang keracunan di Puskesmas Galang, Deli Serdang (Foto: Posmetro) |
INDOSATU.ID - DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah siswa sekolah dasar di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya 38 siswa dari empat sekolah mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dalam program MBG dan kemudian mendapat penanganan di Puskesmas Galang.
Keempat sekolah tersebut yakni SDN 101976 Desa Bandar Kuala dengan tujuh siswa, SDN 106197 Desa Paku sebanyak 13 siswa, SDN 101961 Desa Timbang Deli sebanyak 17 siswa, serta SDN 107827 Desa Titi Besi sebanyak satu siswa.
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang telah mengambil sampel makanan dan minuman yang dikonsumsi para siswa, termasuk susu, untuk menjalani pemeriksaan laboratorium. Hingga saat ini, hasil pemeriksaan tersebut belum diterima.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota Komisi XIII DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengatakan kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
Menurut Rapidin, pemenuhan gizi bagi anak sekolah harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan pangan. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari pengolahan hingga makanan dikonsumsi siswa, harus memenuhi standar keamanan pangan.
"Setiap kejadian seperti ini harus ditangani secara serius dan transparan. Kita tidak boleh menunggu sampai kejadian yang lebih besar baru kemudian melakukan evaluasi. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama," tutur Rapidin.
Baca Juga: Pernikahan Simbolik Manten Gethek di Bisik Serayu Festival 2026 Tegaskan Hubungan Manusia dan Alam
Ia menambahkan, pengawasan perlu dilakukan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh siswa.
Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, dan Koperasi/ UMKM DPD PDI Perjuangan Sumut, Paul Baja Siahaan, meminta hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan minuman yang telah diamankan segera disampaikan kepada publik setelah pemeriksaan selesai.
Menurut Paul, hasil laboratorium penting untuk memastikan penyebab kejadian sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan.
Ia menilai evaluasi tidak boleh berhenti pada makanan yang dikonsumsi siswa, tetapi harus mencakup keseluruhan proses penyediaan MBG, termasuk standar pengolahan, kebersihan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah.
"Kalau hasil pemeriksaan nanti menunjukkan adanya persoalan dalam makanan maupun proses penyediaannya, harus ada langkah korektif yang jelas. Jangan sampai kejadian serupa terus berulang," ujar Paul.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, meminta penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan kesehatan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Baca Juga: Acer TravelMate X214 dan X14 Andalkan Mobilitas, Performa, dan Keamanan untuk Profesional
Menurut dia, kondisi para siswa tetap perlu dipantau meskipun sebagian telah diperbolehkan pulang dari fasilitas kesehatan. Pemerintah juga diminta memastikan orang tua memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi anak dan langkah penanganan yang dilakukan.
"Yang paling utama sekarang adalah memastikan seluruh anak yang mengalami keluhan mendapatkan pemeriksaan dan penanganan sampai benar-benar dinyatakan pulih. Kondisi mereka juga perlu dipantau setelah kembali ke rumah maupun sekolah," tutur Sutrisno.
Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPD PDI Perjuangan Sumut sekaligus Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Dameria Pangaribuan, SE, juga mendorong keterbukaan hasil pemeriksaan sampel setelah keluar.
Ia menilai kepastian mengenai penyebab kejadian diperlukan agar langkah perbaikan dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan dugaan atau spekulasi.
DPD PDI Perjuangan Sumut juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan MBG.
Pengawasan, menurut Dameria, perlu dilakukan secara rutin dan tidak hanya diperketat setelah muncul dugaan kasus gangguan kesehatan.
"Kalau hasil pemeriksaan sudah keluar, sampaikan kepada publik secara terbuka. Dari sana bisa diketahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Kalau ditemukan adanya pelanggaran, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku," kata Dameria.
Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Sumut X sekaligus Ketua DPD Banteng Muda Indonesia (BMI) Sumut, Franky Partogi Wijaya Sirait, BSc, MH, menambahkan bahwa kekhawatiran orang tua setelah kejadian tersebut perlu mendapat perhatian.
Baca Juga: OMODA O4 EV Resmi Dibuka Pemesanannya di GIIAS 2026, Beri Rp50 Juta Kepada 1.000 Pembeli Pertama
Menurut Partogi, pemerintah dan penyelenggara program perlu memastikan komunikasi serta pendampingan kepada keluarga siswa berjalan dengan baik.
"Jangan sampai orang tua harus mencari informasi sendiri ketika anak mereka mengalami masalah kesehatan. Pemerintah dan penyelenggara program harus hadir, memberikan penjelasan yang terbuka, memastikan penanganan berjalan, sekaligus melakukan perbaikan agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi," ungkap Partogi.
Editor: Redaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar