![]() |
Presiden RI Prabowo Subianto bersama Kepala BGN Dadan Hindayana (Foto: istimewa) |
INDOSATU.ID - Menanggapi sejumlah kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dikelola BGN (Badan Gizi Nasional), Aliansi Kehendak Rakyat (Akhera) meminta agar persoalan tersebut tidak didramatisir sehingga tidak menghambat jalannya MBG.
Koordinator Akhera, Heru Purwoko, dalam keterangan di Jakarta, Kamis (9/10/2025) kemarin, mengatakan pihaknya mendukung langkah cepat BGN dalam menangani kasus keracunan serta menindak penyedia penyelenggara pangan bergizi (SPPG) yang tidak mematuhi standar operasional prosedur (SOP).
Sementara itu, BGN mencatat 75 kasus keracunan MBG terjadi sejak 6 Januari hingga 31 September 2025, dengan total 6.517 siswa terdampak.
Sebagian besar kasus disebabkan oleh pelanggaran SOP, seperti keterlambatan pembelian bahan baku dan distribusi makanan melebihi batas waktu yang ditetapkan.
"Sebagian besar kejadian terjadi karena proses pengolahan hingga pengantaran makanan melebihi waktu empat jam yang seharusnya. Misalnya, ada yang memasak pukul 09.00 namun baru dikirimkan setelah pukul 12.00," ungkap Kepala BGN, Dadan Hindayana, beberapa waktu lalu.
Akhera mengapresiasi langkah tegas BGN yang menutup sementara sejumlah SPPG untuk evaluasi dan perbaikan sistem.
"Kami mendukung penuh kerja keras BGN di bawah pimpinan Dadan Hindayana. Perbaikan harus terus dilakukan, tetapi program MBG jangan sampai terhenti," tegas Heru.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis nasional untuk mencetak Generasi Emas Indonesia 2045.
Program ini merupakan bagian dari misi Asta Cita yang berfokus pada penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
BGN mencatat, 60 persen anak di lapangan belum memiliki akses terhadap menu makanan seimbang.
Oleh karena itu, Dadan menekankan pentingnya pelaksanaan MBG untuk memastikan anak-anak usia kandungan hingga sekolah menengah memperoleh gizi yang cukup.
"Mereka yang sekarang masih di TK, SD, SMP, atau SMA adalah tenaga produktif Indonesia di tahun 2045," tegasnya. (Admin)