 |
| Komunitas XTC Riau pada sebuah kesempatan usai diskusi di salah satu Cafe di Pekanbaru (Foto: istimewa) |
INDOSATU.ID - Kerusakan kawasan konservasi di Riau kembali menjadi sorotan. Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), salah satu paru-paru Sumatera, kembali bergolak setelah puluhan warga menggelar aksi menolak relokasi dari kawasan tersebut.
Di tengah polemik ini, organisasi XTC bersama sejumlah pemuda Riau menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas aparat dalam menindak perusakan lingkungan.
Dikha Tanjung, Ketua DPD Bidang Humas XTC Provinsi Riau, menyuarakan bahwa kerusakan hutan bukan hanya soal lingkungan, tetapi menyangkut marwah dan warisan budaya masyarakat Melayu.
"Menjarah dan merusak hutan lindung adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai adat dan kearifan lokal," tegasnya, Senin (23/6/2025).
Ia menilai sudah saatnya seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat dan anak muda bersinergi membersihkan TNTN dari aktivitas ilegal.
"Semua pihak harus sadar bahwa tidak ada masa depan di atas perusakan lingkungan," lanjutnya.
Taman Nasional Tesso Nilo dikenal sebagai rumah bagi berbagai flora dan fauna endemik, termasuk gajah Sumatera yang kini masuk kategori kritis.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini menghadapi tekanan berat akibat pembukaan lahan ilegal dan pembalakan liar.
Akibatnya, konflik antara manusia dan satwa liar pun meningkat. Gajah yang kehilangan habitatnya kerap masuk ke perkebunan warga, memicu kerugian dan ketegangan.
Dikha juga mengingatkan bahwa penindakan hukum tak boleh berhenti di pelaku lapangan. Ia menduga kuat ada aktor-aktor besar di balik perambahan hutan.
"Yang harus diburu bukan hanya yang memegang gergaji mesin, tapi juga mereka yang duduk nyaman di belakang, menikmati hasil dari kerusakan yang mereka biayai," ujarnya dengan nada tegas.
XTC pun mendesak kepolisian dan pemerintah daerah mengusut tuntas jaringan mafia tanah yang diduga beroperasi di kawasan TNTN.
Sebelumnya, puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pelalawan (AMMP) melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Riau, menolak kebijakan relokasi dari TNTN. Mereka beralasan telah lama bermukim dan bergantung pada lahan tersebut.
Namun, menurut Dikha, aksi tersebut menunjukkan minimnya pemahaman terhadap fungsi kawasan konservasi.
"Sudah menjarah, protes pula. Ini seperti menyalahkan hukum karena mencegah kejahatan," katanya.
Meski mendukung penertiban, XTC juga mendorong pemerintah untuk menawarkan solusi relokasi yang manusiawi bagi warga yang sudah lama tinggal di kawasan itu.
Dikha menambahkan, relokasi harus disertai program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak kembali ke pola lama yang merusak lingkungan.
Ia juga mengapresiasi langkah awal Polda Riau dalam menangani persoalan ini dan berharap upaya tersebut terus dilanjutkan secara konsisten.
"Pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan anak muda harus ikut mengambil peran," ujarnya.
Bagi XTC dan para pemuda Riau, TNTN bukan sekadar hutan. Ia adalah simbol perjuangan menjaga ekosistem yang rapuh di tengah tekanan ekonomi dan kependudukan.
Dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat diharapkan menjadi pengingat bahwa menjaga alam juga berarti menjaga identitas dan masa depan Riau.
Jika kerusakan ini terus dibiarkan, bukan hanya pohon dan satwa yang akan hilang, tetapi juga warisan tak ternilai bagi generasi mendatang. (Red)
