-->
  • Jelajahi

    Copyright © Media Indosatu - Menuju Indonesia Maju
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Wapres Mundur, Ketum Parpol Koalisi Dinilai Tak Berani Ajukan Kader

    Redaksi
    Kamis, 06:00 WIB
    Banner IDwebhost

    Gambar: Diedit oleh Tim Indosatu.id Menggunakan AI

    INDOSATU.ID - Kemandirian partai politik dalam menyiapkan kepemimpinan nasional dipertanyakan di tengah munculnya wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Sejumlah ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak menunjukkan keberanian mengusulkan kader terbaiknya untuk mengisi posisi wakil presiden.

    Penilaian tersebut disampaikan Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Sutrisno Pangaribuan. Ia menilai sikap para pimpinan partai koalisi yang menyerahkan penentuan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo mencerminkan lemahnya kemandirian partai politik.

    Menurut Sutrisno, kondisi tersebut mengulang persoalan yang terlihat menjelang Pilpres 2024, ketika partai-partai koalisi dinilai tidak mampu menunjukkan sikap independen dalam merespons pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

    Ia menyoroti pernyataan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, yang menyebut partai-partai koalisi sepakat menyerahkan posisi calon wakil presiden kepada kader Partai Gerindra.

    Bagi Sutrisno, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa partai politik yang semestinya memiliki kewenangan dan kemandirian dalam menentukan arah politik justru cenderung mengikuti keputusan partai yang dipimpin Presiden Prabowo.

    "Para ketua umum partai politik seharusnya memiliki keberanian untuk menawarkan kader terbaiknya. Jangan sampai partai politik kehilangan fungsi dan kemandiriannya hanya karena terlalu nyaman berada dalam lingkaran kekuasaan," kata Sutrisno.

    Kaderisasi Partai Politik Dipertanyakan

    Sutrisno menilai partai politik semestinya menjadi ruang kaderisasi sekaligus tempat mempersiapkan calon pemimpin nasional. Karena itu, sikap menyerahkan sepenuhnya pengisian jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo dinilai patut dipertanyakan.

    Ia juga menyoroti posisi sejumlah ketua umum partai politik koalisi yang kini menduduki jabatan strategis di kabinet. 

    Bahlil Lahadalia menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Menurut Sutrisno, kenyamanan berada di dalam pemerintahan berpotensi membuat pimpinan partai enggan mengambil sikap politik yang berbeda dengan Presiden.

    Ia secara khusus menyinggung Muhaimin Iskandar yang pernah menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dengan pengalaman politik tersebut, Sutrisno menilai Muhaimin semestinya memiliki keberanian untuk memperjuangkan kader partainya dalam wacana pengisian posisi wakil presiden.

    Yusril dan Nama Kader PDI Perjuangan Muncul

    Di tengah pembicaraan mengenai kemungkinan pergantian wakil presiden, Sutrisno menyebut Yusril Ihza Mahendra sebagai salah satu tokoh yang secara terbuka memberikan sinyal ketertarikan terhadap posisi tersebut.

    Yusril sebelumnya juga mengungkap pengalaman politiknya pada Sidang Umum MPR RI 1999, ketika namanya sempat diperhitungkan dalam proses pemilihan presiden sebelum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih.

    Namun, menurut Sutrisno, pengalaman politik dan kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya tidak otomatis menjadi modal yang cukup untuk menduduki jabatan wakil presiden. Dukungan partai politik dan konstituen tetap menjadi faktor penting.

    Selain Yusril, sejumlah nama kader PDI Perjuangan juga mulai diperbincangkan dalam wacana tersebut. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Sutrisno melihat munculnya nama-nama kader PDI Perjuangan dapat berkaitan dengan upaya mengajak partai tersebut masuk ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo. 

    Namun, ia juga mengingatkan kemungkinan adanya upaya menarik PDI Perjuangan ke dalam pusaran kekuasaan melalui spekulasi mengenai calon wakil presiden.

    "PDI Perjuangan bukan partai politik oportunis yang mengambil keuntungan dari setiap situasi politik. PDI Perjuangan memiliki sikap politik dan prinsip perjuangan yang tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya jabatan dalam pemerintahan," ungkapnya.

    Ia menyebut PDI Perjuangan memiliki banyak kader yang dinilai berpengalaman dan memiliki kapasitas kepemimpinan nasional. 

    Selain Puan Maharani dan Pramono Anung, terdapat Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, Hendrar Prihadi, Ahmad Basarah, Utut Adianto, dan Said Abdullah.

    Meski memiliki banyak kader potensial, Sutrisno menegaskan bahwa kapasitas tersebut tidak berarti PDI Perjuangan harus mengejar jabatan di pemerintahan. Ia menyebut partai tersebut telah menentukan pilihan politik sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan.

    Menurutnya, sikap politik PDI Perjuangan harus dihormati sebagai pilihan politik yang sah. Ia juga meyakini Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak akan mengubah sikap partai hanya karena tawaran jabatan wakil presiden.

    Mengingat Kompetisi Politik 1999 dan 2001

    Sutrisno membandingkan situasi politik saat ini dengan proses pengisian jabatan presiden dan wakil presiden pada masa awal reformasi.

    Pada Sidang Umum MPR RI 1999, sejumlah tokoh politik berkompetisi dalam pemilihan presiden. 

    Sementara itu, dalam Sidang Istimewa MPR RI 2001 setelah Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan, Hamzah Haz tampil sebagai salah satu kandidat wakil presiden dan akhirnya terpilih mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri.

    Bagi Sutrisno, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa partai politik memiliki ruang untuk mengajukan kader dan berkompetisi secara terbuka dalam proses pengisian jabatan kenegaraan.

    Ia menilai keberanian mengusulkan kader sendiri merupakan bagian penting dari fungsi partai politik dalam sistem demokrasi. Partai tidak semestinya hanya menjadi kendaraan untuk mendapatkan posisi dalam pemerintahan.

    Dugaan Penyadapan dan Suasana Politik Elite

    Selain persoalan kemandirian partai, Sutrisno menyinggung suasana politik elite setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan operasi penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Ia menyoroti munculnya klarifikasi dari sejumlah tokoh politik terkait kabar mengenai sekitar 4.000 nomor telepon seluler yang disebut masuk dalam daftar penyadapan.

    Menurut Sutrisno, reaksi sejumlah elite tersebut memperlihatkan adanya suasana saling curiga dan ketidaknyamanan di antara para pemimpin politik.

    Meski demikian, ia mengingatkan bahwa informasi mengenai daftar nomor yang disadap maupun dugaan keterlibatan pihak tertentu harus diuji berdasarkan fakta dan proses hukum. Informasi tersebut tidak semestinya langsung diperlakukan sebagai kebenaran hanya berdasarkan spekulasi politik.

    Demokrasi Jangan Berhenti pada Pembagian Jabatan

    Sutrisno menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh hanya diisi kesepakatan elite dan pembagian jabatan politik. Partai politik harus tetap menjalankan fungsi kaderisasi, menyampaikan sikap secara mandiri, menawarkan alternatif kepemimpinan, serta melakukan kontrol terhadap pemerintahan.

    Ia mempertanyakan bagaimana partai-partai koalisi dapat membangun kompetisi politik yang sehat menjelang Pilpres 2029 apabila saat ini tidak berani mengajukan kader sendiri untuk posisi wakil presiden.

    "Jika para ketua umum partai politik tidak berani mengajukan kadernya sendiri untuk mengisi posisi wakil presiden, bagaimana mungkin mereka memiliki keberanian untuk menghadapi Presiden Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2029?," kata Sutrisno.

    Ia mengingatkan, demokrasi berisiko mengalami stagnasi ketika partai politik kehilangan kemandirian dan proses pengambilan keputusan semakin terkonsentrasi pada segelintir elite.

    Karena itu, menurut Sutrisno, keberanian partai politik mengajukan kader dan menawarkan alternatif kepemimpinan menjadi salah satu ukuran penting bagi kualitas demokrasi Indonesia. (Red)
    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Terkini

    close
    Banner iklan disini